Ingatkah Anda beberapa
tahun ini, ketika anda bepergian ke Bandung, apa yang anda lihat? Factory
outlet yang tumbuh di sana-sini seperti jamur dan kemacetan di hari weekend.
Jelas sangat menyebalkan ketika anda yang datang ke Bandung bukan untuk
pelesir, malah harus menonton kemacetan Bandung karena tata ruang kotanya
buruk.
Benarkah Kota Bandung termasuk
kota yang tata letaknya buruk? Tidak demikian menurut Ahli Planologi ITB, Denny
Zulkaidi. Bagi beliau, Bandung memiliki tata kota yang terbilang baik, hanya
saja implementasinya yang buruk. Pemerintah dituding tidak becus dalam
memberikan izin terhadap FO atau tempat-tempat perbelanjaan lainnya.
“Pemerintah sebenarnya jadi posisi yang serba salah. Ketika dia memberikan izin
salah, tidak memberikan izin juga salah,” terang Denny.
Menurut pengamatan Denny,
pemerintah Kota Bandung memiliki prinsip yang malah berakibat salah kaprah.
Prinsipnya adalah Bandung merupakan Kota Jasa. Mengapa menjadi salah kaprah?
Denny menerangkan bahwa Pemkot Bandung memberikan izin untuk mendirikan usaha,
yang menurut pemikiran pemkot hanya berupa musiman. Ternyata pemikiran itu
salah dan akhirnya lahan tempat komersil menjadi semakin banyak dan menumpuk.
Salahnya lagi tempat-tempat komersil ini disatukan.
Pemerintah Kota Bandung
termasuk mengabaikan hak-hak masyarakatnya untuk menikmati kota mereka sendiri.
Motifnya diperkirakan ada tiga, pemerintah tidak sengaja, pemerintah memiliki
tujuan sendiri namun merugikan orang lain, dan pemerintah terjebak dalam
komersialisme. Ketika tempat komersil ini disatukan di satu wilayah, akibatnya
butuh lahan parkir yang luas, karena lahan parkir yang tersedia tidak
mencukupi, jadilah badan jalan dipakai untuk lahan parkir dan kota Bandung pun
macet. “Inilah tanda pemerintah tidak berkonsultasi atau bahkan tidak
merencanakan tentang hal ini. Bukan tidak mungkin Bandung akan seperti Jakarta,
“ kata Denny.
Ada lagi sekarang penambah
keramaian di sepanjang Jalan Dago, di trotoar yang seharusnya untuk pejalan
kaki, di cat biru dan diklaim sebagai jalur sepeda. “Pemerintah maksain
untuk membuat jalur itu. Sebenarnya untuk jalur sepeda hanya masalah gengsi
saja karena ingin Bandung memiliki jalur sepeda. Bodor itu mah (Itu
lucu), “ ucap Denny. Akhirnya kepentingan banyak orang juga diganggu di sini.
Di satu sisi, jika jalur sepeda ini diletakkan di badan jalan, jelas kemacetan
Bandung semakin parah, namun jika diletakkan di trotoar, pejalan kaki mau jalan
dimana?
Intinya sekarang bagaimana
pemerintah Kota Bandung mau berbenah untuk rakyatnya agar dapat kembali
menikmati Bandung seperti dulu yang nyaman dan tidak macet sana-sini. “Seperti
yang di awal saya bilang, pemerintah serba salah,” tutupnya.
Sumber : http://citizenmagz.com/?p=3555
Tidak ada komentar:
Posting Komentar